Pengadilan Jakarta yang menjatuhkan hukuman kepada gubernur Basuki “Ahok” Purnama dalam dua tahun penjara atas penistaan terhadap Islam telah memberikan pesan mengerikan kepada para non-muslim di Indonesia. Bagaimana bisa kebebasan beragama perlahan menurun di Indonesia? Dan bagaimana bisa politik Islam mengontrol negara tersebut?

Ahok, sendirinya adalah orang Kristen, ialah tokoh politik terbesar yang menjadi korban di bawah hukum penistaan agama. Ia bukan hanya gubernur Jakarta, yang didukung oleh partai politik terbesar Indonesia, tapi ia juga sekutu Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Ahok dan Jokowi dulu adalah pasangan impian: Jokowi dengan visinya, Ahok dengan manajemen sehari-harinya.

Pemenjaraan Ahok adalah hantaman keras bagi presiden. Ia juga mungkin dapat disangka infidel, kafir — istilah yang digunakan oleh kaum Islamis untuk menyebut lawan sesama muslim mereka.

Transisi Indonesia dari pemerintahan diktator menjadi demokrasi telah menciptakan ruang bagi lebih banyak kebebasan berekspresi untuk semua warga Indonesia, termasuk kaum Islamis. Dipicu oleh kelambanan pemerintah terhadap diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum agama minoritas, 19 tahun belakangan ini kaum Islamis telah semakin banyak berupaya untuk menegakkan hukum seperti hukum penistaan agama agar lebih tegas lagi untuk “melindungi” Islam dan merubah Indonesia dari negara sekuler menjadi negara Islam.

Konstitusi 1945 Indonesia menjamin kebebasan beragama. Namun pada bulan Januari 1965, mantan Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit presiden yang melarang individu untuk bersikap bermusuhan terhadap agama lain. Sukarno memerintah bahwa Indonesia harus melindungi enam agama: Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu. Sukarno tidak pernah menggunakan hukum itu. Ia tidak lagi berkuasa pada bulan Oktober 1965.

Jenderal Suharto, yang menguasai Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998, menggunakan hukum penistaan agama hanya beberapa kali. Tiga penerusnya — B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Sukarnoputri — tidak pernah menggunakannya.

Hukum tersebut hanya menjadi masalah ketika Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Megawati di tahun 2004. Yudhoyono menguatkan kantor hukum penistaan agama, yang berada di bawah Kantor Kejaksaan Negara, dengan membuat cabang di setiap propinsi dan wilayah. Beliau juga tidak mengambil aksi terhadap munculnya grup-grup militer Islam yang melibatkan ancaman dan kekerasan melawan kaum agama minoritas. Di dekade kekuasaannya, administrasi Yudhoyono melaporkan setidaknya 106 kasus penistaan agama ke pengadilan — dan semua dinyatakan bersalah.

Pada bulan Maret 2006, Yudhoyono menetapkan sebuah regulasi “kerukunan agama” dan mendirikan badan penasihat pemerintah, dinamakan Forum Kerukunan Agama, di setiap propinsi dan wilayah. Kredo forum mengatakan, “Kaum mayoritas harus melindungi kaum minoritas dan kaum minoritas harus menghormati kaum mayoritas.” Namun pada dasarnya justru menolak hak setara bagi warga Indonesia. Di banyak area bermayoritas Muslim, kredo tersebut mengizinkan kaum Muslim untuk memiliki kuasa veto yang efektif terhadap aktivitas keagamaan minoritas. Lebih dari 1.000 gereja ditutup dalam sepuluh tahun itu.

Di tahun 2014, Jokowi menggantikan Yudhoyono. Banyak pencetus pendapat dan pemimpin Muslim moderat menyarankan Jokowi untuk membatalkan infrastruktur berdiskriminasi yang ia teruskan dari Yudhoyono.

Sayangnya, Jokowi menolak untuk mengambil langkah-langkah tersebut. Justru, beliau bertujuan untuk membina ikatan yang lebih baik dengan grup-grup Muslim moderat seperti Nahdlatul Ulama dengan harapan bahwa itu akan memberikan beliau kekuatan lebih banyak dalam menangani grup garis keras Islamis. Beliau jelas salah perhitungan.

Keputusan hakim terhadap Ahok mengendosir sebuah narasi Islamis terhadap penistaan agama. Salah satu dari kelima hakim, membacakan Al-Qur’an Al-Maidah ayat 51 dalam bahasa Arab, menekankan bahwa kaum Muslim tidak seharusnya menunjuk pemimpin non-Muslim. Pengadilan juga mengesahkan argumen kaum Islamis bahwa non-Muslim tidak boleh berkomentar terhadap interpretasi Qur’an.

Keputusan hakim terhadap Ahok melukiskan masa depan yang menyeramkan untuk Muslim moderat dan non-Muslim yang percaya akan masyarakat pluralis Indonesia. Non-Muslim akan berpikir dua kali sebelum berkomentar di muka umum atau media sosial mengenai keragaman dan pluralisme. Di luar kandidat yang terpilih, pegawai negeri dan eksekutif perusahaan negeri dapat menjadi sasaran berikutnya.

Akankah baik-baik saja jika berbicara mengenai membuka dagangan makanan saat bulan puasa Ramadhan? Akankah diizinkan secara hukum untuk mendiskusikan keharusan pemakaian jilbab? Non-Muslim dapat merisikokan diri ke dalam waktu penjara hanya dengan menjelajahi subjek yang sangat biasa dari kehidupan Indonesia ini.

Jika seseorang yang memiliki kekuatan dan pernah populer seperti Ahok dapat dipenjara atas penistaan agama, siapa berikutnya? ( Andreas Harsono)

Andreas Harsono adalah peneliti senior di Human Rights Watch.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here