Ester Jusuf, SH adalah Ketua Solidaritas Nusa Bangsa. Wanita ini banyak melakukan upaya hukum dalam membantu para korban Mei 1998. Atas perjuangannya, pengacara yang mengawali karir di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta ini mendapat Yap Thiam Him Award di tahun 2001. Berikut petikan wawancara Kabari dengan Ester Yusuf.

Bagaimana kelanjutan penyelesaian hukum peristiwa Mei 1998?

Dilihat dari perkembangan perkara, tidak banyak kemajuan. Setelah 10 tahun,pihak Kejaksaan RI justru mengembalikan berkas-berkas penyelidikan Kasus Mei kepada Komnas HAM. Artinya proses hukum tidak berjalan. Di tahun 2003, Komnas HAM sudah menyatakan bahwa Kasus Mei adalah suatu pelanggaran HAM berat yang direncanakan. Bukan kasus spontan yang terjadi begitu saja karena faktor ekonomi atau alasan lainnya. Seharusnya kasus ini disidik dan diajukan ke Pengadilan. Namun sejak 2003 sampai sekarang, Kejaksaan sama sekali tidak melakukan tindakan hukum. Alasannya, karena belum ada rekomendasi parlemen untuk menindaklanjuti perkara ini.

Secara perdata, sejak Oktober 1998, kami mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.Sampai sekarang belum ada keputusan perkara yang hampir 10 tahun ini.Kami menggugat agar pemerintah Indonesia (polisi dan militer) untuk bertanggung jawab atas nasib para korban Mei. Ini atas dasar, negara melakukan tindakan melawan hukum. Jadi secara pidana kasus ini kembali ke titik nol dan secara perdata masih mengambang, tidak ada putusan apa-apa. Mekanisme penyelesaian Kasus Mei yang terjadi sekarang adalah mekanisme di luar hukum. Menurut saya, lebih ke arah melihat situasi politik

Bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia terhadap peringatan 10 tahun peristiwa Mei 1998 ?

Memperingati 10 tahun terjadinya Kasus Mei, saya lebih melihat orang-orang yang pernah bersentuhan langsung dengan peristiwa ini, terutama korban dan saksi. Mereka sangat concern dan menyambut sangat baik peringatan ini.Antusiasme mereka besar dan banyak kegiatan yang disiapkan. Antara lain,persiapan pendirian Rumah Kenangan Mei (Memorial House). Ini tempat dikumpulkannya semua data dan karya yang berkaitan dengan Kerusuhan Mei 1998. Ide awal RKM berasal dari Ibu Roeminah, seorang ibu yang putranya tewas terbakar di Yogya Plaza dan tokonya dijarah massa. Diharapkan, tempat ini bisa menjadi peringatan agar tragedi yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang. Juga,agar bisa menjadi pusat pembelajaran dan sebagai pusat kegiatan masyarakat bila ingin membantu korban Mei 1998. Ada berbagai acara lain, seperti peradilan semu kasus-kasus 1998, gerak jalan, pagelaran budaya dan pemutaran film, ziarah dan renovasi makam korban.

Sekarang di tahun 2008, orang kembali berpikir apa yang bisa diperbuat. Apalagi,tahun ini bertepatan dengan 100 tahun hari Kebangkitan Nasional. Disaat negara tidak peduli, saya kira antusiasme sebagian masyarakat yang peduli dengan penanganan korban dalam rencana Rumah Kenangan Mei itu positif sekali.

Bagaimana situasi terkini para korban langsung Mei 1998 ?

Secara umum, saya melihat bahwa para korban mencoba untuk menata kembali kehidupan mereka secara normal. Walaupun, trauma masih melekat kuat diantara mereka. Misalnya, untuk mudah dan cepat, kami sempat akan melakukan peringatan peristiwa Mei di sebuah Mall. Tetapi, sebagian keluarga korban yang anaknya mati terbakar di plaza keberatan karena trauma yang belum selesai. Saya menduga trauma keluarga yang mengalami kekerasan tidak kalah dalamnya. Keluarga korban sepakat bahwa mereka berpijak pada pengharapan untuk mengobati luka bangsa. Memang semua sudah terjadi. Mereka tidak ingin terus menerus menangis, tapi ingin melangkah ke depan. Dan ingin agar peristiwa ini tidak dilupakan dan dialami anak cucu. Di tahun-tahun yang lalu saya masih berhubungan dengan beberapa korban kekerasan seksual. Saya kira mereka mulai menjalani hidup normal. Tahun ini sengaja saya tidak menyapa mereka karena tidak ingin mengingatkan trauma mereka. Saya tidak tahu persis korban-korban lain yang tidak saya tangani.

Bagaimana keadaan komunitas Tionghoa di Indonesia pasca 1998?

Saya kira situasi politik nasional terhadap komunitas Tionghoa pasca 1998 jauh membaik. Karena desakan berbagai pihak, respons pemerintah kadang malah lebih cepat terhadap kasus yang menimpa etnis Tionghoa daripada etnis lain. Misalnya, kasus pelarangan barongsai di Pontianak baru-baru ini segera saja menjadi perhatian nasional.

Perubahan sangat banyak. Misalnya munculnya nama tokoh Tionghoa dalam buku sekolah. Juga disebutnya vihara dan Konghucu dalam pelajaran sekolah.Budaya Tionghoa diterima luas dan Bahasa Tionghoa diajarkan dimana-mana.

Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tentu saja masih ada. Karena ini adalah urusan yang sangat besar, menyangkut jutaan orang dan sudah bertahun-tahun lamanya. Tapi usaha untuk menghapuskan diskriminasi haruslah dihargai juga. Penghapusan diskriminasi rasial memang belum diundangkan di Indonesia karena orang belum sepakat bagaimana bentuknya. Tetapi isu ini sudah menjadi diskursus nasional.
Banyak perubahan terjadi terhadap komunitas Tionghoa di Indonesia. Tetapi,masalah belum selesai. Kemajuan ini bisa mandeg bila tidak ada usaha terus menerus.

Solidaritas Nusa Bangsa pernah mendata adanya 62 peraturan/ undang-undang yang mendiskriminasi etnis Tionghoa di Indonesia . Bisa anda berikan update-nya?

Dari 62 undang-undang tersebut, sebetulnya hampir semua aturan belum dihapus.Memang ada perubahan undang-undang tentang kewarganegaraan dan budaya.Jumlahnya terbatas. Sebagian besar aturan itu belum dicabut. Tapi karena kondisi politik saat ini, aturan-aturan itu dibiarkan tanpa diterapkan. Misalkan soal asimilasi dan anjuran ganti nama yang masih ada.

Perlawanan terhadap diskriminasi perlu keberanian dari masyarakat. Artinya, kalau etnis Tionghoa mau menghargai hak dan kewajiban sendiri, maka aparat juga akan menerimanya. Tetapi kalau menerima saja perlakuan diskriminasi tetap saja mereka akan diperlakukan demikian.

Kadang aturan bukan ditujukan untuk diskriminasi. Semisal bank-bank yang mensyaratkan surat ganti nama dalam permohonan kredit. Itu sebetulnya hanya peninggalan aturan lama yang masih diberlakukan.

Akhir-akhir harga kebutuhan bahan pokok di Indonesia naik. Apakah ada kekuatiran di kalangan etnis Tionghoa bahwa kerusuhan rasial akan terjadi lagi ?

Menurut saya, kekuatiran itu tidak hanya terjadi di kalangan Tionghoa saja.Belum lama ini saya sempat bertukar pandangan dengan Faisal Basri,ekonom dari UI. Beliau mengatakan bahwa ada sejumlah daerah di mana kelaparan sudah menjadi keseharian kaum papa di beberapa daerah tertentu. Ini dikuatirkan akan menjadi ledakan sosial. Sewaktu krisis Mei 1998, yang terhantam adalah orang-orang menengah.

Untuk mendengar Podcast Part 2, Klik disini

Untuk mendengar Podcast Part 3, Klik disini

Untuk mendengar Podcast Part 4, Klik disini

Untuk mendengar Podcast Part 5, Klik disini

Untuk mendengar Podcast Part 6, Klik disini

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here